Catatan Media

Beredar Notulen Rapat Wiranto Terkait Kerusuhan Mei 1998

By  | 

Para aktivis yang mendukung capres Joko Widodo, paham dan mengetahui “kekejian” mantan Panglima ABRI, Jenderal (purn) Wiranto di masa lalu. Namun para aktivis telah menjadi politisi, sehingga lupa akan kekejian Wiranto.

Penegasan itu disampaikan aktivis perempuan Ratna Sarumpaet, melalui akun Twitter @RatnaSpaet, menanggapi pengakuan Wiranto soal tudingan pelanggaran HAM yang dilakukan capres Prabowo Subianto di masa lalu. “Aktivis-aktivis di JKW tau kejinya WIRANTO. Berhubung sudah jadi politisi, lupa,” tulis @RatnaSpaet.

Ratna menegaskan bahwa Wiranto dalang berbagai pelanggaran HAM. Namun demikian Ratna meminta hal itu harus dibawa ke pengadilan HAM. “Mei 98, pembantaian di Tim Tim dan lain-lain. Tapi itu harus dibawa ke Pengadilan HAM,” tulis @RatnaSpaet, menanggapi pertanyataan akun ‏@wiet25: “Kalo menurut bu Ratna, Wiranto jadi dalang Mei 98 apa bukan?”

Diberitakan sebelumnya, sejumlah media kembali membeberkan notulensi rapat terbatas yang dilakukan Panglima ABRI Jenderal Purn Wiranto pada 17 Juli 1998. Notulensi rapat ini dijadikan bukti yang diserahkan Koordinator Umum Jaringan Mahasiswa Indonesia untuk Keadilan (Jamaika) Eko Wardaya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (23/06).

Disebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat dan Australia serta sejumlah LSM HAM internasional dan LSM lokal menuntut diselidikinya secara tuntas pelanggaran HAM terhadap kerusuhan Mei dan penangkapan sejumlah aktifis.

Dalam notulensi disebutkan, 13 aktivis masih dalam kontrol Pangkoops Jaya. Karena itu perlu diambil langkah strategis untuk melakukan suatu upaya meredam atas langkah mantan Danjen Kopassus yang sudah di luar subordinasi, melepaskan 9 aktifis tanpa adanya perintah dari Pangab sehingga menyebabkan makin membesarnya tuntutan reformasi dari mahasiswa.

Butir pertama dari notulensi rapat terbatas, dinyatakan bahwa rapat dibuka pada pukul 17.00 WIB. Dipimpin Jenderal Wiranto dan dihadiri Letjen Agum Gumelar, Jenderal Subagio Hadisiswoyo, Jenderal Fachrul Rozi dan Letnan Jenderal Yusuf Kartanegara. Rapat digelar di rumah Pangab Wiranto.

Pada butir ketiga, Letjen Agum Gumelar berpendapat mengenai perlunya dilakukan kanalisasi agar diciptakan aktor yang dijadikan tokoh utama segala dalang kerusuhan Mei dan penangkapan aktifis kiri dan Islam.

Keempat, Jenderal Subagio Hadisiswoyo menyarankan agar kepergian sejumlah perwira TNI ke Malang tanggal 12 Mei 1998 bisa dijadikan alibi untuk mengarahkan pada mantan Danjen Kopassus (Prabowo) sebagai aktor utama di balik kerusuhan di Jakarta dan penangkapan aktifis.

Kelima, Letjen Fachrul Rozi mengusulkan agar segera dibentuk Dewan Kehormatan Perwira tanpa melalui Mahkamah Militer untuk memberhentikan mantan Danjen Kopassus agar tercipta opini publik bahwa mantan Danjen Kopassus tersebutlah tokoh kerusuhan di Jakarta dan penangkapan aktifis serta rencana kudeta pada Presiden Habibie.

Butir terakhir, para peserta rapat menanyakan kepada Jenderal Wiranto tentang 13 aktifis yang masih dalam pengendalian Pangkoops Jaya, lalu Jenderal Wiranto memerintahkan agar disukabumikan saja dan seluruh peserta rapat menyetujui dan segera Kasad akan memanggil Pangkoops Jaya.

Dalam notulensi rapat yang dicatat oleh Sekpri Pangab tersebut, seluruh peserta rapat membubuhkan tandatangannya masing-masing. Notulen yang bersifat rahasia dan terbatas ini dalam bab perihal dinyatakan sebagai ‘Operasi Kuningan’. (intelijen.co.id)