Debat Capres

Catatan Debat : Investor Asing Butuh Perlakuan Adil di Mata Hukum

By  | 

Tahun 1991, seorang pengusaha Amerika bernama Ronald Lauder memutuskan untuk berinvestasi dalam industri penyiaran di Republik Ceko (saat itu masih bernama Cekoslovakia). Ia menunjuk Vladimir Zelezny, seorang pengusaha pribumi, sebagai rekan usaha. Bisnis yang ia bangun sempat berjaya namun tak bertahan terlalu lama.

Sembilan tahun setelah berdirinya, kongsi antara Lauder dan Zelezny pun pecah dan berakhir dengan kebangkrutan serta perseteruan sengit diantara mereka. Persoalan lalu berkembang menjadi sentimen nasionalisme, yaitu pertarungan antara pengusaha asing versus pengusaha lokal yang dibantu oleh pemerintah di belakangnya. Lauder menuduh pemerintah Ceko melalui Komisi Penyiaran telah melakukan diskriminasi terhadap dirinya sebagai pelaku usaha asing dengan cara menghalang-halangi ijin penyiaran yang berujung pada kebangkrutan bisnisnya.

Lauder menggunakan pengaruh politiknya di Amerika untuk menekan pemerintah Ceko agar mengganti kerugian yang ia alami. Ia bahkan sempat memasang iklan besar di harian New Yok Times dan Washington Post dengan judul “Think Twice before You Invest in The Czech Republic“. Sengketa berujung pada sidang arbitrase internasional yang digelar di tiga negara: Inggris, Belanda dan Swedia. Singkat cerita, Lauder menang. Tahun 2003, pengadilan memutuskan Pemerintah Ceko untuk membayar ganti rugi pada Lauder sebanyakk USD 355 juta (setara Rp. 5.5T nilai saat ini). Karena tak ingin menanggung malu dan memperburuk citra negara di dunia internasional, Pemerintah Ceko pun bersedia membayar ganti rugi yang diminta yang besarnya setara dengan anggaran kesehatan tahunan negara tersebut.

Cerita di atas hanyalah satu dari sekian banyak kasus yang pernah terjadi. Contoh yang lain adalah saat pemerintah Ekuador harus membayar ganti rugi lebih dari USD 2 Milyar karena dianggap berlaku semena-mena terhadap pelaku usaha asing.

Cerita-cerita tersebut saya angkat sebagai respon atas pernyataan capres Joko Widodo dalam sebuah debat terbuka belum lama ini. Ketika menanggapi pertanyaan tentang Asean Economic Community, beliau menganjurkan diskriminasi alias perlakukan tidak fair terhadap investor  asing dengan cara mempersulit perijinan mereka. “Kalau (investor) yang dari luar, ya nggak papa lah kalau sedikit-sedikit disulit-sulitin itu . . . dan ini saya kira tidak usah lewat sebuah instruksi” itulah yang beliau katakan.

Saya khawatir jika anjuran beliau ini benar-benar diikuti oleh pemerintah pusat dan daerah dengan menerapkan perlakukan yang tidak fair kepada investor asing. Bayangkanlah berapa banyak devisa yang harus kita keluarkan untuk membiayai sengketa lewat arbitrase dan mengganti kompensasi pihak asing yang dirugikan oleh kebijakan pemerintah? Alih-alih membangun perekonomian, bertriliun-triliun uang negara bisa habis percuma diberikan pada orang-orang seperti Lauder akibat kelalaian pemerintah dalam mengelola iklim usaha yang sehat dan menjamin kepastian hukum bagi semua pelakunya. Pernyataan beliau merupakan sinyal bagi investor di dunia bahwa Indonesia bukan tempat yang ramah bagi mereka. Seperti inikah yang diinginkan rakyat?

Kita boleh skeptik dengan ide pasar bebas. Semua setuju bahwa pengusaha domestik harus dilindungi dan diberdayakan. Namun berbuat curang dan menyalahi kesepakatan (seperti mempersulit perijinan) bukanlah pilihan bagi sebuah bangsa yang berjiwa besar.

Abram Perdana, Newcastle UK
Peneliti Renewable Energy System