Catatan Media

Hendropriyono Dapat Mengancam Kedaulatan Indonesia

By  | 

Siapa bilang AM Hendropriyono tidak memiliki pengaruh dan kekuatan di internal Tentara Nasional Indonesia (TNI)? Hal itu dibantah oleh peneliti Center For Democracy and Sosial Justice Studies (CeDSoS), Umar Abduh.

Ia menegaskan, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang kini jadi pengarah pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla itu “menanam” menantunya, Brigjen TNI Andika Perkasa (Kadispen TNI AD) untuk melakukan operasi politik dan pesanan asing. Isu ini sebetulnya sudah lama beredar.

Informasi yang diperoleh Rakyat Merdeka Online, nama Hendropriyono sudah muncul sejak beredar kabar KSAD Jenderal TNI Budiman mencari jalan untuk bisa bertemu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Budiman menggunakan jasa Hendropriyono dan kerabat mantan Kepala BIN tersebut yang saat ini menjabat di jajaran TNI AD. Hendropriyono memang dikenal dekat Mega. Permohonan Jenderal Budiman untuk bisa bertemu Megawati tersebut akhirnya dikabulkan. Pertemuan konon telah dilaksanakan hari Kamis, 15 Mei 2014 yang lalu.

Hari ini, manuver lain Hendropriyono dijelaskan panjang lebar oleh Umar Abduh kepada wartawan di restoran Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/9).

Nama Hendropriyono juga identik dengan tragedi pembantaian Talangsari Lampung dan misteri pembunuhan aktivis HAM, Munir. Umar Abduh yakin, sebagai mertua, Hendropriyono pasti punya pengaruh kepada Andika Perkasa yang sudah dekat dengannya sejak ia masih menjabat sebagai Kepala BIN dan Andika Perkasa menjabat sebagai Danrem Sibolga berpangkat mayor.

Pengaruh Hendropriyono terindikasi dengan pernyataan Brigjen Andika Perkasa yang bermanuver di Pilpres dan bertentangan dengan pernyataan Panglima TNI Jenderal Moedoko dalam isu keberpihakan Babinsa.

Hendro dan Andika sengaja memainkan isu Babinsa dan melawan pernyataan Panglima TNI hanya untuk menjatuhkan citra Capres lain, Letjen (Purn) Prabowo Subianto.

Sejak dulu, Umar Abduh menilai,Hendropriyono dan segala manuvernya dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Begitupula dengan menantunya. Andika yang kerap memanfaatkan isu terorisme untuk kepentingan asing, dan kini melawan Panglima TNI.

Soal isu Babinsa itu, ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, menyesali tidak kompaknya pernyataan Panglima TNI yang menolak tudingan penggunaan Babinsa untuk mobilisasi dukungan bagi capres tertentu, dengan pernyataan Kadispen AD sendiri. TNI AD terkesan mengamini tudingan tersebut dan bahkan telah menjatuhkan sanksi disiplin kepada dua anggotanya.

“Panglima TNI Jenderal Moeldoko benar ketika Beliau kemudian mengambil alih masalah isu Babinsa tersebut dan menyatakan bertanggungjawab,” kata Hikam.

“Tindakan disiplin harusnya dilakukan kepada oknum petinggi TNI AD, sehingga tidak muncul disharmoni,” tegasnya.

Hendropriyono semakin tenar belakangan ini karena tanpa alasan jelas menyerang Prabowo Subianto dengan menyebutnya sebagai prajurit TNI “psikopat mendekati gila”. Pernyataannya itu dikritik oleh banyak kalangan karena tidak etis. Apalagi mereka sesama mantan petinggi TNI AD.

“Kita punya Sapta Marga, Sumpah Prajurit. Apalagi, sebagai prajurit komando punya Janji Prajurit. Janganlah karena ‘aku kan sudah sipil’, lalu berkata seperti itu,” kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal (Purn) Pramono Edhie Wibowo.

Bicara soal pelanggaran HAM, kalau selama ini selalu Prabowo yang jadi incaran publik, Hendropriyono pun punya cacat dalam kasus Talangsari dan dugaan keterlibatan dalam kasus pembunuhan tokoh aktivis HAM, Munir.

Dalam perkara Talangsari, mantan Menkopolkam (almarhum) Sudomo yang pernah diperiksa Komnas HAM mengakui bahwa saat itu yang bertanggung jawab di lapangan adalah Komandan Korem yang dijabat Hendropriyono.

“Yang mengetahui itu Koramil, Korem, Kodam, KSAD, dan Panglima. Itu urutan pertanggungjawabannya, bukan hanya di sini (pusat) tapi di sana (daerah). Yang pertama tahu Korem. Saya sifatnya berkoordinasi sebagai Menkopolkam,” ujar Sudomo dikutip dari laman berita Detik.Com, 27 Februari 2008.

Menurut Sudomo, saat peristiwa itu terjadi tidak langsung dibentuk tim investigasi untuk melakukan tindakan. Hal itulah yang menjadi kesulitan. [ald rmol.co]