Berita

IGJ : 93 Persen Tanah Indonesia Dikuasai Swasta dan Asing

By  | 

Mediaprabowo.com – Banyaknya tanah di Indonesia yang dimiliki oleh pihak asing, menimbulkan terjadinya ketimpangan struktur penguasaan tanah yang sangat menonjol. Struktur penguasaan dalam hal ini adalah susunan sebaran atau distribusi, baik mengenai pemilikan (penguasaan formal), maupun penguasaan efektif (garapan / operasional) atas sumber-sumber agraria, juga sebaran alokasi atau peruntukannya.

Terkait hal itu, Peneliti dan pengamat ekonomi dari The Institute For Global Justice (IGJ) Salamudin Daeng, mengungkapkan, kepemilikan lahan secara besar-besaran ini dilindungi Undang-Undang No 25 Tahun 2007. Menurutnya, sejak 2007 para pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan paling lama 95 tahun. Ditambahkannya, hingga kini 175 juta hektar atau setara 93 persen luas daratan di Indonesia dimiliki para pemodal swasta/asing.

Salamudin melanjutkan, ketimpangan peruntukan dan penggunaan tanah meliputi masalah perubahan fungsi tanah yang berkembang dengan sangat cepat, sebagai akibat dari pembangunan yang bersifat sektoral. Masalah alih fungsi tanah pertanian ke non-pertanian berlangsung cepat. Modernisasi yang hampir selalu ditandai dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya, menyebabkan semakin tergusurnya area-area persawahan di Indonesia. Tanah sudah menjadi barang komoditas yang menguntungkan para pemilik modal.

“Berarti ada segelintir elite, yaitu 0,2 persen penduduk, menguasai 56 persen aset nasional dalam bentuk kepemilikan tanah,” katanya di Jakarta, Minggu (8/3/2015).

Pengelolaan Timpang

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Idham Arsyad, menunjukkan data mengenai ketimpangan agraria di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian KPA, sekitar 35 persen daratan Indonesia dikuasai 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 kontrak karya pertambangan, dan 257 kontrak pertambangan batubara.

Tak heran, jika persoalan ketimpangan penguasaan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ataupun sumber daya alam selalu menjadi pemicu konflik. “Pemerintah membabi buta dalam memberikan izin dan hak eksploitasi hutan, lahan tambang, perkebunan besar, dan pembukaan tambak tanpa mempertimbangkan nasib warga yang hidup dari lahan tersebut,” ungkapnya.

Pendapat lain datang dari Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia, Bernardus Djonoputro. Dia berpendapat, dikuasainya lahan oleh pengembang dan pemilik modal merupakan dampak dari tidak teraturnya manajemen pertanahan (land register dan land management).

“Pemerintah harus secara serius melakukan agenda reformasi pertanahan (land reform), pendataan dan manajemen tanah menuju rezim statutory system yang mumpuni,” ujar Bernardus.

Reformasi pertanahan harus disertai dengan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan. Dengan begitu, distribusi ruang dan tanah dapat terjadi untuk mencapai sasaran negara dalam pemerataan kemakmuran. Pemerintah masih memiliki perangkat hukum yang mengatur kepemilikan tanah secara demokratis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA mengatur pembatasan penguasaan lahan. UUPA tidak membenarkan penguasaan tanah yang melampaui batas.

Pengaturan ini dimaksudkan supaya setiap orang mencapai skala usaha ekonomi yang cukup dalam produksi pertanian. Sedangkan batas maksimum dimaksudkan supaya setiap orang mengerjakan tanah berdasarkan kemampuannya. Bila penguasaan tanah melebihi kemampuan, berarti mempekerjakan buruh dalam mengelola tanah itu. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketimpangan yang lebar.

Pendataan Kepemilikan Asing

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara, Ferry Mursyidan Baldan menegaskan, sesuai ketentuan, orang asing tidak diperbolehkan memiliki lahan tanah di Indonesia. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pendataan dan evaluasi terhadap kepemilikan tanah yang dikuasai orang asing.

“Warga asing sama sekali tidak boleh menguasai sejengkal tanah pun di Indonesia. Itu jelas urusannya konstitusi,” jelas Ferry.

Diungkapkannya, pembenahan kepemilikan tanah oleh orang asing tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat ini di beberapa daerah, khususnya daeran tujuan wisata seperti Bali. “Itu akan kita benahi. Kita akan ricek di beberapa daerah tujuan wisata seperti Bali,” ujarnya.

“Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tanah kita tidak dimiliki orang asing. Dalam hukum internasional, hanya rumah duta besar dan kantor kedutaan yang boleh punya orang asing,” tambahnya.

Saat ini, sambung Ferry, ada beberapa lahan yang sertifikat kepemilikan tanahnya dikuasai asing sehingga perlu ditertibkan. Tanah-tanah tersebut, nantinya akan dialihkan kepemilikannya kepada warga negara Indonesia.

“Nggak usah ada sanksi, kita alihkan saja, kita batalkan sertifikatnya. Kita tanyakan, kalau dia punya istri orang Indonesia, ya dialihkan ke istrinya. Ini lagi disisir, supaya tidak ada kegaduhan,” pungkasnya. (Seperti dimuat di harian Terbit)