Berita

Pakar Maritim : Konsep Maritim Prabowo Jauh Lebih Realistis

By  | 

Jika menelaah strategi maritim Prabowo-Hatta dan restorasi maritim Jokowi-JK dalam launching Hari Nusantara di depan sekitar 300 mahasiswa se-Indonesia di Gedung Merdeka Bandung, Rabu kemarin, (11/6), ada perbedaan yang mendasar dari konsep berpikir kedua kontenstan Pilpres tersebut mengenai negara maritim.

Kepada Rakyat Merdeka Online, pakar maritim Indonesia, Dr. Y Paonganan mengatakan, tahapan perencanaan dan implementasi yang tertuang dalam strategi maritim Prabowo-Hatta sangat jelas. Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 ini cenderung membangun pondasi yang kokoh sebelum melakukan hal-hal yang teknis.

“Sehingga ini menurut saya jauh lebih realistis,” kata dia, Kamis (12/6). (baca juga : Rencana Aksi Prabowo-Hatta Menuju Negara Maritim yang Berdaulat ).

Hingga saat ini jika dicermati sebetulnya pondasi negara maritim di Indonesia belum ada. Banyak kebijakan yang tumpang tindih, begitu pula dengan institut yang mendapat wewenang UU untuk mengelola laut.

“Kekisruhan dunia maritim Indonesia saat ini memang perlu penataan ulang, dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi termasuk merustrukturisasi institusi yang berwenang menjalankan kebijakan pembangunan maritim Indonesia,” tegas pengamat yang akrab disapa Ongen ini.

Bandingkan dengan restorasi maritim Jokowi-JK yang terangkum dalam empat poin, menurut Ongen, terkesan jelas pemahaman keduanya masih sebatas perikanan. Sementara sektor perikanan sebagai potensi ekonomi maritim hanya berkisar 10 persen dari total potensi ekonomi maritim Indonesia

“Jadi konsep Jokowi-JK terlalu dangkal dalam upaya menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara maritim seperti juga yang tertera dalam visi-misi Jokowi-JK,” tambahnya yang juga Direktur Indonesia Maritime Institut (IMI).

Lebih lanjut Ongen menekankan, pembangunan maritim tidak bisa dilakukan secara parsial atau per sektor tapi harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Sebagai contoh, ide Jokowi membangun Tol Laut.

“Dari peristilahannya saja sudah keliru karena membawa paradigma daratan ke laut, di mana Jokowi berpendapat bahwa Tol Laut berupa penyediaan layanan kapal-kapal besar yang keliling Indonesia setiap hari untuk menyamakan harga barang di seluruh Indonesia,” katanya.

Hal ini belum realistik dilakukan jika pemerataaan Industri dan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi belum merata. Karena disparitas harga barang di wilayah barat dan timur, dimana biaya angkut kapal yang sangat mahal.

“Ketika kapal mengangkut barang dari Jawa ke Papua misalnya, kapal akan kembali dalam keadaan kosong karena tidak ada barang produksi yang akan diangkut, sehingga pemilik kapal tentu akan memperhitungkan hal ini dalam menentukan biaya angkut,” imbuh Y Paonganan.

Menurut dia, ide Tol Laut Jokowi dapat terealisasi setelah konsep Prabowo yang ingin melakukan pemerataan pembangunan industri dan jasa maritim di seluruh wilayah Indonesia terwujud terlebih dahulu.[wid-rmol,co]