Berita

Pengalihan Rekomendasi Impor Garam, Bertentangan dengan UU

By  | 

MediaPrabowo.com – Pemerintah telah menerbitkan peraturan baru terkait impor garam. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo itu, kewenangan menerbitkan rekomendasi impor garam dipindahkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Pengamat ekonomi Faisal Basri mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dinilai menyalahi ketentuan Undang-Undang. Salah satunya terkait dengan keputusan pemberian rekomendasi impor garam.

Dalam cuitannya di twitter Sabtu (17/3) kemarin, Fasial Basri menilai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 2018 terkait rekomendasi impor garam. “Main tabrak. Keluarkan PP yang bertentangan dengan UU. Contoh terkini: PP No.9/2018. Impor garam dan ikan tak perlu rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk kepentingan siapa?” tulisnya seperti dikutip KONTAN dari twitter @FaisalBasri Minggu (18/3).

Masih dalam cuitannya, Faisal mengungkapkan, saat ini bermunculan perusahaan baru yang tiba-tiba mendapat jatah impor garam. Sedangkan perusahaan yang perlu garam justru tak dapat.

“Bermunculan perusahaan baru yang tiba-tiba dapat jatah impor garam. perusahaan yang perlu garam tak dapat. jadi heboh industri makanan mengancam berhenti produksi,” kata Faisal.

Catatan saja, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 2018 tentang tata cara pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas pergaraman sebagai bahan baku dan bahan penolong industri. Pada PP tersebut kewenangan untuk memberikan rekomendasi dilimpahkan pada Kementerian Perindustrian (Kemperin).

“Sudah terbit PP nomor 9 tahun 2018, untuk rekomendasi dialihkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Kemperin,” ujar Oke Nurwan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan kepada KONTAN Sabtu (17/3).

Oke bilang Kemperin telah mengeluarkan rekomendasi impor garam bagi industri. Rekomendasi tersebut diberikan kepada industri farmasi, kertas, dan industri pengolah garam.

Izin impor tersebut diberikan kepada 25 perusahaan. Beberapa di antaranya bergerak di bidang farmasi seperti PT Kimia Farma Tbk. dan Tempo Scan Pacific Tbk.

Selain industri farmasi, izin impor juga diberikan kepada industri kertas seperti PT Riau Andalan Pulp and Paper. Ada pula izin impor garam kepada industri makanan dan minuman seperti PT Cheetham Garam Indonesia dan PT Unilever Indonesia Tbk.

Kuota impor yang diberikan mengacu pada kuota yang disepakati Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) sebelumnya. Pada rapat tersebut telah disepakati kuota impor garam untuk industri sebesar 3,7 juta ton.

Namun, izin impor tidak diberikan sepenuhnya kepada industri. Sebelumnya Kemdag telah memberikan izin impor sebesar 2,37 juta ton.

Dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dinyatakan kewenangan memberikan rekomendasi impor memang ada di Menteri KKP.

Dalam Pasal 37 UU tersebut, dinyatakan:
(1) Pemerintah Pusat mengendalikan impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.
(2) Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu.
(3) Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Mengacu pada ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 UU yang sama, poin 34 menyatakan bahwa “Menteri” yang dimaksud dalam UU ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan Perikanan.