Catatan Media

Penyaluran KJP Jokowi Salahi Aturan, Pemprov DKI Rugi Puluhan Milyar

By  | 

Jakarta – Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran program dana Bantuan Sosial (Bansos) berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) ganda hingga 9006 nama penerima.

Anggota BPK RI, Agung Firman Sampurna menjelaskan, penerima dana KJP itu terindikasi ganda dengan nama anak dan ibu kandung.

“Penyaluran Program Dana Bantuan Sosial Kartu Jakarta Pintar Terindikasi Ganda sebanyak 9.006 nama penerima yaitu nama anak dan nama ibu kandung,” dalam data BPK yang diterima INILAHCOM pertanda Agung, Jakarta, Jumat (4/7/2014).

Akibatnya, penyaluran KJP yang menyalahi aturan itu berimplikasi pada kerugian keuangan daeran hingga puluhan milyar. “Yang identik, senilai Rp 13,34 milyar,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, BPK menemukan 86 temuan berindikasi kerugian keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggota BPK Agung Firman Sampurna mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov DKI tahun 2013 terdapat 86 temuan senilai Rp 1,54 triliun.

“Temuan tersebut terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 85,36 miliar, temuan potensi kerugian daerah senilai Rp1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 95,01 miliar, dan temuan 3E senilai Rp 23,13 miliar,” kata Agung di kantornya, Jakarta, Jumat (4/7/2014).

Selain hal-hal yang menjadi dasar pengecualian tersebut, maka BPK mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar mencermati hasil pemeriksaan itu.

“Memberi perhatian dan menindaklanjuti beberapa masalah-masalah kegiatan Pemprov DKI,” tegasnya.[bay – inilah.com]