Visi Prabowo

Prabowo : Negara di Bebani Biaya Rutin 45 Juta Birokrat

By  | 

VIVAnews – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai sistem pemerintah di Indonesia lemah dan tidak efisien. Prabowo juga melihat sistem tersebut melahirkan korupsi yang merajalela dan sudah seperti lingkaran setan.

“Korupsi berarti tidak ada pembangunan. Ini instabilitas. Ujungnya negara gagal,” kata Prabowo dalam ceramahnya di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Rabu 27 November 2013.

Prabowo merujuk pada sistem di dua negara Asia yang juga berpenduduk besar seperti Indonesia yakni China dan India. Pertama, sistem di Tiongkok atau China, kata dia, ada 33 pemerintah daerah otonom dengan penduduk 1,4 miliar sehingga setiap pemerintah mengurus sekitar 42 juta orang. Kedua, di India, satu pemerintah negara bagian rata-rata mengurus 34 juta orang.

Lebih dari 500 daerah otonomi

Menurutnya, dua negara tersebut bisa mengatur penduduknya. Namun, pemerintah Indonesia yang penduduknya lebih sedikit justru gagal. Indonesia sendiri dengan penduduk sekitar 250 juta, memiliki 502 pemerintah daerah otonom sehingga satu pemerintah mengelola 500 ribu penduduk.

“Kita bayar biaya pemeliharaan, gedung bupati, DPRD, rumah dinas, mobil, biaya rutin melebihi produksi. Negara ini memikul biaya rutin 45 juta birokrat,” ujarnya.

Kondisi tersebut, menurut mantan Danjen Kopassus itu diperparah dengan keputusan elite DPR yang menyetujui tambahan 66 kabupaten baru, dan delapan provinsi baru. “Ini ada sesuatu penyakit massal yang menghinggapi para elite politik kita. Kok, tidak pakai akal. Jadi, harus diakui negara kita sedang sakit,” tuturnya.

Penyakit Impor

Prabowo juga melontarkan kritik tajam atas kebijakan impor pemerintah. Menurutnya, sebagai bangsa yang memiliki kekayaan alam melimpah, Indonesia tidak layak membeli kebutuhan-kebutuhan pokok ke luar negeri.

“Bangsa yang begini kaya, 3/4 laut, tapi garam kita impor, ikan teri, ikan asin kita impor. Ini kondisi yang memalukan bangsa,” kata Prabowo.

Prabowo mengaku sudah keliling ke desa-desa. Di sana, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu melihat para petani yang patah hati. Mereka tidak bisa untung dari panennya sehingga banyak yang meninggalkan bidang kerja di bidang pertanian. “Akhirnya mereka jadi buruh, tukang ojek di kota. Lama-lama tidak ada yang mau jadi petani,” ujarnya.

Prabowo menilai tidak ada keberpihakan elite kepada nasib rakyat kecil, khususnya kaum tani. Ia menjelaskan, ketika dibutuhkan, pupuk sulit didapatkan. Kemudian, pada saat panen, harga impor justru jatuh, menyebabkan petani merugi.

“Kita sekarang bangun dan melihat bangsa Indonesia tidak jadi bangsa produktif. Singkong, jagung, buah kita impor. Lebih enak jadi pedagang impor barang dari luar, hidup dari dagangan. Batik saja kita impor. Batik luar negeri lebih murah daripada batik yang dihasilkan rakyat sendiri,” tuturnya.

Lebih lanjut, Prabowo menambahkan setelah 68 tahun kemerdekan, bangsa Indonesia yang penuh dengan potensi, kekayaan, dan sumber daya, bukan tumbuh menjadi negara pemenang. Sebaliknya, di berbagai pihak negara ini menjadi negara yang selalu kalah. “Sistem sekarang ini menguntungkan hanya orang kaya,” ujarnya. (asp)