Berita

Salim Said : Secara Hukum Pemberhentian Prabowo sudah Selesai

By  | 

[JAKARTA] Pengamat militer Universitas Pertahanan, Prof Salim Said mengatakan, perdebatan mengenai pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas kemiliteran saat ini sudah masuk ke ranah politik daripada ranah hukum.

“Ranah hukumnya praktis sudah selesai ketika Dewan Kehormatan Perwira atau DKP merekomendasikan pemberhentian Prabowo. Kalau saat ini ada perdebatan kembali, itu sudah masuk ke ranah politik,” kata Salim Said dihubungi di Jakarta, Jumat (20/6).

Apalagi, kata Salim, Prabowo saat ini menjadi calon presiden, sementara ada beberapa jenderal purnawirawan termasuk mantan Panglima ABRI Wiranto dan beberapa anggota DKP saat itu yang berada di kubu yang berseberangan.

Karena itu, tidak mengherankan bila pemberhentian Prabowo itu kemudian digunakan sebagai komoditas politik untuk saling menyerang antara pihak satu dengan lainnya.

“Isu itu sudah politis, bukan lagi hukum, sehingga Prabowo merasa dirugikan dengan mencuatnya isu ini sehingga pendukungnya menyerang Wiranto,” tutur Salim.

Terkait serangan beberapa pihak terhadap Wiranto bahwa DKP saat itu merupakan produk politiknya untuk menamatkan karir Prabowo, Salim menyebut hal itu sebaga hal yang terlalu menyederhanakan persoalan.

“Saya tidak terlalu percaya hal itu. Lagi pula, DKP itu bukan yang pertama. Sebelumnya juga ada lembaga serupa DKP yang bernama Dewan Kehormatan Militer atau DKM,” katanya.

Salim mengatakan DKM dibentuk untuk memeriksa Panglima Kodam Udayana Mayjen Sintong Panjaitan terkait kasus pembantaian Santa Cruz, Timor Timur pada 1991.

Pemilu Presiden 2014 akan diselenggarakan pada 9 Juli dan diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan nomor urut satu dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan nomor urut dua. [Ant/L-8/suarapembaruan.com]