Berita

Teladan Pemimpin, Hatta Mundur, Jokowi Cuti

By  | 

Beberapa hari menjelang pendaftaran calon presiden/calon wakil presiden 2014, Hatta Rajasa mengajukan permohonan mundur dari jabatan sebagai Menko Perekonomian. Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memilih cuti dari jabatannya.

Di tengah hiruk pikuk Pilpres 2014 ada sisi yang menarik ditampilkan para elit negeri ini. Salah satunya yang ditampilkan Hatta Rajasa dan Jokowi. Memang keduanya berpijak pada teks Pasal 6 ayat (1) (2) dan (3) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No 42 Tahun 2008.

Bagi pejabat negara seperti Hatta Rajasa yang saat ini menjabat Menko Perekonomian memang dituntut untuk mundur dari jabatannya minimal sebelum mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan gubernur/wakil gubernur, bupati/wali kota/wakil bupati/wakil wali kota yang hendak maju dalam Pilpres harus meminta izin cuti kepada Presiden.

Apa yang dilakukan Hatta dan Jokowi lima hari menjelang pembukaan pendaftaraan di KPU tentu sesuai dengan UU No 42 Tahun 2008 tentang Pilpres. Namun di atas teks UU yang terkandung tersebut, ada makna moral yang sebenarnya jauh dari sekadar teks.

Hatta Rajasa menyebutkan dirinya mundur dari posisi Menko Perekonomian melampaui dari teks UU yang terkandung dalam UU Pilpres. “Satu, hindari abuse of power. Dua, penting untuk pendidikan politik,” kata Hatta di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/5/2014).

Argumentasi Hatta Rajasa agar terhindari abuse of power serta pendidikan politik bagi masyarakat tentu merupakan alasan yang filosofis yang melampaui teks yang tercantum dalam UU Pilpres. Menjadi pejabat publik di semua tingkatan tentu terpikul pengabdian publik. Semua urusan tercurahkan untuk kepentingan publik.

Hatta selama menjabat pejabat publik sebagai Menko Perekonomian dalam beberapa kesempatan mampu memisahkan kapan dirinya mengurus partai dan kapan mengurus kepentingan publik. Ini pun diikhtiarkan dengan posisi Wakil Ketua Umum yang dimiliki oleh PAN sebagai pihak yang mengurus partai sehari-hari.

Sedangkan pilihan Jokowi yang memilih cuti, tampak sesuai dengan UU Pilpres. Kendati, teks tampak mengerangkeng Jokowi. Karena dalam titik tertentu, teks justru kering dari sisi moralitas yang sebenarnya menjadi sumber dari teks maupun UU.

Jika merujuk sepak terjang Jokowi sejak mendeklarasikan diri sebagai Capres PDI Perjuangan, tampak aktif melakukan manuver politik. Kunjungan ke sejumlah daerah atas nama Gubernur Jakarta pun kerap dilakukan Jokowi. Meski, publik mencatat Jokowi tidak hanya urusan kerja dinas, namun juga tak luput urusan pencapresannya.

Peristiwa Hatta dan Jokowi menjelang Pilpres ini tentu menjadi catatan penting bagi publik tentang sikap pejabat publik apakah mencampuradukkan urusan jabatan (ferdian andi r-inilah,com)