Visi Prabowo

Visi Misi Prabowo-Hatta di Bidang Pembangunan Infrastruktur

By  | 

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur

  1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung proses produksi dari kegiatan ekonomi utama pada 6 koridor ekonomi MP3EI. Dana APBN yang dialokasikan adalah sekitar Rp 1400 triliun atau 10,32% dari total belanja negara 2015-2019.
  2. Membangun prasarana di seluruh wilayah Indonesia: jalan dan jembatan termasuk 3.000 km jalan raya nasional baru modern dan 4.000 km rel kereta api, pelabuhan laut (samudera dan nusantara) dan pelabuhan udara, listrik, dan telekomunikasi. Kereta api dijadikan prioritas pembangunan infrastruktur transportasi.
  3. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis irigasi dan pelabuhan perikanan di pesisir.
  4. Memulai proses perencanaan pemindahan ibukota negara.
  5. Membangun infrastruktur, fasilitas pendukung dan kawasan industri nasional termasuk industri maritim dan pariwisata.
  6. Mempercepat pembangunan konektivitas melalui teknologi informasi dan telekomunikasi.
  7. Memperbesar porsi Anggaran Transfer ke Daerah yang disyaratkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik di provinsi dan kotamadya/Kabupaten.
  8. Membangun secara bertahap jalan bebas hambatan di atas laut pada beberapa segmen jalur pantura Jawa, yang berpotensi terintegrasi dengan jalur kereta.
  9. Meningkatkan pelayanan kepelabuhan untuk menurunkan waktu dan biaya angkut (terminal handling charge) sebagai bagian upaya menurunkan beban biaya logistik.
  10. Mengembangkan infrastruktur pendukung pulau-pulau terluar.
  11. Mempercepat penyediaan perumahan bagi 15 juta rakyat yang belum punya rumah melalui:
    • Negara harus memiliki stok tanah (land bank) untuk rumah rakyat,
    • Pengembangan apartement/rumah susun oleh swasta dan BUMN untuk mengefisienkan konsumsi lahan di perkotaan.
    • Pembangunan 2000 tower rumah susun oleh negara bagi rakyat berpenghasilan rendah, berkapasitas 500 unit per tower. Pembelian dilakukan dengan cicilan selama 20 tahun berbunga 5% per tahun, atau bagi hasil syariah yang setara.
    • Pembangunan apartemen bagi kelas menengah oleh swasta dan atau BUMN. Negara memberikan subsidi bunga sehingga pembeli hanya membayar bunga maksimal 5% per tahun atau bagi hasil syariah yang setara.